Melinda Firds Program Management Unit Assistant
World Agroforestry (ICRAF)
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor Barat - Indonesia 16115
Tel: +62 2511 8625415
Fax: +62 2511 8625416
Email: icrafseapub@cgiar.org
Moira Moeliono, Agus Mulyana, Hasantoha Adnan, Elizabeth Linda Yuliani, Philip Manalu and Balang
Year
2015
Publisher
World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program
City of Publication
Bogor, Indonesia
Series Number
Brief No. 52
Number of Pages
6
Call Number
PB0095-15
Abstract:
Pesan-pesan utama:
- Proses melegalkan tata kelola masyarakat lokal melalui
perizinan Hutan Desa dapat mengamankan hak-hak komunal
dan melindungi sumberdaya dari ancaman pihak luar. Tetapi,
prosedur-prosedur administratif seringkali lebih diutamakan
dibandingkan proses verifikasi terhadap berbagai kondisi terkait
dengan sumberdaya tersebut. Sehingga, tidak semua perizinan
Hutan Desa yang telah disetujui secara formal, mempunyai
kejelasan (clear and clean) terkait status tanah dan pemangku
haknya.
- Pemberian status Hutan Desa tanpa proses verifikasi yang layak
terkait dengan batas-batas desa atau tanpa mempertimbangkan
hak dan tradisi lokal dapat mendorong terjadinya konflik antara
institusi adat dan institusi administratif.
- Penetapan badan usaha desa untuk mengelola sumberdaya
hutan didasarkan pada asumsi bahwa sumberdaya akan dikelola
sebagai usaha dengan tujuan keuntungan (profit). Hal ini dapat
menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah melakukan
bisnis dan kepentingan melakukan pengawasan terhadap proses
tata kelola yang baik atas sumberdaya hutan.
- Penetapan sebuah badan usaha desa untuk pengelolaan
sumberdaya hutan tidak secara otomatis membuat izin Hutan Desa
sebagai bidang usaha yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan
tidak semua sumberdaya hutan desa bisa atau layak dikelola untuk
tujuan ekonomi semata.
Download file(s):Click icon to download/open file.
File Size
Description
771 KB
Softcopy
GRP 2: Maximizing on-farm productivity of trees and agroforestry systems