Jakarta (24/02)-Pada Februari 2014, Program Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Sipil pada Proses Perencanaan Tata Guna Lahan untuk Pembangunan Rendah Emisi atau Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies (ParCiMon)menggelar serangkaian kegiatan lokakarya latih selama dua minggu, sejak Senin (10/2) hingga Jumat (21/2). Proyek yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Gugus Kerja untuk Pembangunan Rendah Emisi di Papua (PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (Yali Papua) , dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya digiatkan di tiga kabupaten yakni Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Program pengembangan kapasitas tersebut berupaya untuk menjembatani ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dalam rangka mendorong pembangunan rendah emisi di Papua.
Kelompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi ini berfungsi sebagai forum yang mewadahi beragam pemangku kepentingan kunci di tingkat daerah termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat lokal, untuk bersama-sama membangun perencanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif menuju pembangunan rendah emisi dari sektor lahan.
Kelompok Kerja (Pokja) ini secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu 1) kelompok perencanaa yang berperan dalam menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan dalam upaya pembangunan rendah emisi; 2) kelompok yang memantau dan mengevaluasi siklus perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan.
Pembentukan Pokja ini mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah. Pokja Inisiatif Rendah Emisi di kabupaten Jayapura dan Jayawijaya misalnya, keberadaannya telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang kemudian direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ICRAF dan pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut. Sementara itu untuk provinsi Merauke, Pokja baru terbentuk dan proses legalisasi Pokja hingga kini masih diupayakan.
Kinerja Pokja Inisiatif Rendah Emisi Jayapura lebih maju jika dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya yakni Jayawijaya dan Merauke. Hal ini mengingat di Jayapura, kegiatan peningkatan kapasitas telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Dua kegiatan sebelumnya yakni “Training of Trainers” diadakan pada bulan Juni dan September 2013.
Perangkat yang dikembangkan ICRAF yang diberi nama “Land-use planning for low-emissions development strategies (LUWES)” telah diperkenalkan ke Pokja. Melalui serangkain pelatihan, para anggota Pokja juga mempelajari teknis pengoperasian LUWES. Kelompok perencanaan misalnya, dengan menggunakan perangkat tersebut, mereka memproyeksikan skenario pembangunan rendah emisi lalu menyusun strategi implementasinya. Sementara itu, kelompok pemantauan dan evaluasi membangun sistem dengan terlebih dahulu memetakan prinsip, kriteria, dan indikator yang mencakup penggunaan lahan, ekonomi hijau, dan jasa lingkungan (stok karbon, hidrologi, dan keanakeragamanhayati).
Untuk memastikan konteks lokal telah terintegrasi dalam sistem pemantauan dan evaluasi, Pokja yang difasilitasi ICRAF mengadakan Focus-Group Discussions bersama masyarakat lokal di desa-desa percontohan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data, seperti misalnya informasi tentang keanekaragamanhayati setempat, bagaimana pola sebarannya, serta pemanfataannya. Tidak hanya itu, kegiatan latih lapang juga diselenggarakan di tiap desa percontohan. Kelompok pemantauan dan evaluasi dilatih untuk menghitung stok karbon di pohon dengan menggunakan cara-cara sederhana serta memantau kualitas air. Ke depannya diharapkan Pokja yang sudah dilatih ini dapat menularkan pengetahuan dan keahliannya kepada kelompok masyarakat lokal lainnya.
Mengintegrasikan konteks lokal berarti pula mengikutsertakan kearifan lokal di dalamnya. Di Provinsi Papua, kearifan lokal telah diterapkan selama ratusan tahun di sejumlah desa. Di desa Wambena (desa percontohan bagi program perencanaan penggunaan lahan dan pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk pembangunan rendah emisi di kabupaten Jayapura) misalnya, hubungan manusia dan alam yang begitu dekat tergambar jelas melalui filosofi lokal yaitu “namengkong” (bahasa lokal yang berarti air susu ibu).
Masyarakat desa Wambena meyakini bahwa alam yang didalamnya mencakup hutan, laut, tanah, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya adalah sama berharganya dengan air susu ibu yang menyediakan sumber kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka hingga masa kini. Tanpa alam, mereka tak akan mampu bertahan hidup. Belajar dari kearifan lokal ini, yang telah secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi, masyarakat desa Wambena menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.
Melalui pokja inisiatif rendah emisi ini, contoh kearifan lokal seperti itu diharapkan dapat terintegrasi baik dalam proses perencanaan penggunaan lahan maupun pada proses pemantauan dan evaluasi dalam menunjang pembangunan yang rendah emisi. Dengan berbekal kapasitas teknis yang matang, Pokja ini diharapkan mampu menyediakan kumpulan data ilmiah yang berfungsi untuk melengkapi sekaligus memperkuat nilai kearifan lokal tersebut.
