Papua yang merupakan rumah dari wilayah luas hutan alami yang dianggap penting untuk memperlambat laju perubahan iklim siap untuk membangun “perekonomian hijau”, tetapi dunia belum siap untuk berinvestasi.

Provinsi Papua yang sudah berkomitmen untuk mempertahankan 80% dari hutan alami mereka membutuhkan pemerintah nasional dan negara berkembang untuk membuat investasi bersama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekalipun sudah ada banyak janji yang dibuat, tetapi belum ada perkembangan yang signifikan.

Satu pengecualian dalam hal ini datang dari Uni Eropa, yang berinvestasi melalui proyek “Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif oleh masyarakat sipil dalam perencanaan tata guna lahan untuk strategi pembangunan rendah emisi” (Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies/ParCiMon), yang diimplementasikan oleh World Agroforestry Centre Indonesia bekerja sama dengan Satuan Tugas Pembangunan Rendah Emisi di Papua, Universitas Brawijaya, Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua, dan Yayasan Lingkungan Hidup Papua.

“Papua sangat menghargai dukungan dari Uni Eropa dan World Agroforestry Centre,” ujar Heri Dosinaen, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, “tetapi jika kami ingin melindungi hutan kami dengan baik, maka pemerintah nasional pun harus mendukung penegakan hukum yang lebih tegas. Kami juga membutuhkan investasi dalam ‘perekonomian hijau’ dari pemerintah Indonesia dan dukungan  internasional untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat menikmati manfaat pembangunan dan juga merawat hutan untuk masyarakat Papua sendiri dan dunia.”

Program  ParCiMon bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan implementasi perekonomian hijau, yaitu, perekonomian yang mengurangi emisi gas rumah kaca   dan di saat yang sama mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun, program  ini melatih masyarakat untuk memantau sesuatu yang belum direalisasikan karena keterlambatan pemerintah pusat dan masyarakat dunia dalam mengembangkan skema penurunan  emisi internasional yang praktis.

Staf badan pemerintahan dan desa, yang mengetahui apa yang termasuk ke dalam perencanaan dan pemantauan perekonomian rendah emisi di wilayah mereka, bersemangat untuk memulai usaha untuk mengurangi emisi dan membangun perekonomian baru, tetapi juga menjadi semakin frustrasi akibat kurangnya dukungan eksternal.

“Usaha yang kami lakukan dengan pengembangan kebijakan melalui proyek ParCiMon di Kabupaten Jayapura adalah panutan untuk pemanfaatan hutan berkelanjutan,” ujar Yerie Ferdinand Dien, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, “dan ini merupakan kesempatan terbaik untuk menjaga hutan untuk masa depan. Kami juga berupaya  untuk memastikan keamanan perekonomian keluarga dan pedesaan. Kami lebih siap  ketika suatu saat tekanan untuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan semakin meningkat.”

Antusiasme untuk pembangunan hijau meluas hingga ke tingkat desa. Di Desa Wambena, Kecamatan Depapre, Kabupaten Jayapura, para ketua adat lokal bersemangat untuk berbagi pengetahuan dengan  desa-desa lainnya  mengenai stok karbon dan pemantauan daerah aliran sungan  dua hal yang penting untuk memahami jumlah cadangan  karbon dan perubahan curah hujan. Hal lain yang ingin disebarluaskan adalah peningkatan sistem pertanian berbasis pohon mereka yang akan mengurangi ketergantungan masyarakat akan hutan sebagai sumber material dan pendapatan.

“Sebagai ketua adat Wambena, saya bangga karena tetangga kami datang kepada kami secara resmi meminta untuk mempelajari yang kami ketahui,” kata Levrans Yarisetouw. “Saya bersedia membagikan pengetahuan ini ke seluruh kabupaten. Kami sudah mempelajari penting nya  untuk melindungi hutan dan bagaimana kami bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari lahan dengan mengembangkan agroforestri  kami.”

Sekalipun ParCiMon sukses meningkatkan kapasitas masyarakat Papua untuk menyiapkan mereka menghadapi perekonomian rendah emisi, jika tidak mendapatkan  dukungan lebih lanjut dari Jakarta dan masyarakat internasional, maka semua usaha ini dan hutan Papua akan terancam.

“ParCiMon tidak hanya didesain untuk implementasi perekonomian hijau,” ujar Dr Sonya Dewi, pimpinan proyek, “tetapi lebih untuk memastikan dan meningkatkan kesiapan bahwa perekonomian semacam ini dapat dicanangkan oleh masyarakat Papua dan ketika diimplementasikan, dapat dipantau oleh masyarakat Papua untuk memastikan bahwa perekonomian mereka itu benar-benar ‘hijau’. Namun, karena sekarang kami sudah meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat mengurangi emisi melalui perlindungan hutan dan meningkatkan pendapatan di saat yang sama, masyarakat ingin benar-benar mewujudkannya. Jadi kami mendorong para mitra lain, seperti beragam tingkat pemerintahan yang bekerja sama dengan kami, dan Uni Eropa, untuk memfokuskan kembali usaha mereka untuk mendukung hal ini.”

Mengingat komunitas dunia belum berhasil menetapkan skema penghargaan untuk negara-negara yang mengurangi emisi dari deforestasi (lihat Lima: tidak ada LAAMA, tidak ada GAMA karena INDCs menggantikan NAM), harapan sekarang difokuskan pada mekanisme dan skema pendanaan melalui pemerintah pusat di Jakarta, yang sudah menjanjikan penurunan unilaterai sebanyak 26%. Sementara tim ParCiMon menunggu munculnya niat politis dan akan terus berupaya  merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Diterjemahkan oleh Ariyantri Eddy Tarman