Kabupaten Jayawiya yang terletak di tengah Provinsi Papua , Indonesia, menggabungkan kearifan lokal dengan dukungan teknis ilmiah untuk mengembangkan pembangunan rendah emisi melalui perencanaan tata guna lahan.
Lembah Baliem di Papua tengah tidak memiliki akses jalan dan baru “ditemukan” oleh dunia luar pada 1930-an. Tidak mengherankan jika masyarakat lembah itu melestarikan tradisi pengetahuan ekologi kuno, yang dalam beberapa tahun terakhir ini mendapatkan tekanan dari adanya praktik penebangan liar untuk mendapatkan kayu bakar yang mendorong peningkatan tinggi deforestasi dan degradasi hutan. Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayawijaya sedang berupaya untuk mengidentifikasi cara-cara agar dapat mengubah tren tersebut.
Dengan bantuan Uni Eropa melalui proyek Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif oleh masyarakat sipil dalam perencanaan tata guna lahan untuk strategi pembangunan rendah emisi” (Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies/ParCiMon), dibentuklah kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah wewenang Kabupaten Jayawijaya. Pokja ini menyatukan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kabupaten, akademisi lokal, pemimpin adat, pemimpin agama, dan kelompok pemuda untuk menjalankan dua fungsi. Pertama adalah menghasilkan serangkaian rencana aksi mitigasi di dalam perencanaan tata guna lahan untuk pembangunan rendah emisi; dan kedua adalah memantau dan mengevaluasi kemajuan perencanaan dan implementasi.
Pada saat konsultasi publik di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, pada 16 Januari 2015, pokja ini menyajikan strategi mereka untuk mengurangi emisi, yang dilakukan dengan inventorisasi sumber emisi dari sektor pertanian dan kehutanan, dan mendiskusikan hasilnya dengan para penduduk, badan pemerintahan, sektor swasta, dll.
Konsultasi yang secara resmi dibuka oleh Yohanes Walilo S.Sos, M.Si,Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, juga dihadiri oleh Peter Mahuse, Kepala Bappeda Jayawijaya, dan perwakilan dari Jakarta, Punky Widyanto dari Direktorat Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Air Bappenas, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Olof Skoog.
Pendeta Titus Himan mewakili pokja berkata, “Kami mendukung proyek ParCiMon untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik di dalam masyarakat mengenai manfaat hutan dan mengetahui lebih banyak tentang pemanfaatan tanah kami. Kami telah mendapatkan pelatihan dari ParCiMon, tetapi kami membutuhkan lebih banyak pengetahuan agar kami dapat merawat pohon kami dengan lebih baik. Kami ingin dapat menghitung berapa emisi karbon yang dihasilkan dan nantinya kami ingin lebih terampil agarkami dapat mengajarkan ini kepada anak-anak kami.”
“Saya akan membawa pesan ini ke Jakarta dan Eropa bahwa usaha baik Masyarakat Wambena harus mendapatkan lebih banyak dukungan,” kata Duta Besar Skoog. “Usaha yang sudah di lakukan membuat rencana ini layak mendapatkan penghargaan dan menjadi contoh untuk dunia.”
Anggota pokja sebelumnya telah mengadakan diskusi di kabupaten, berbicara dengan para petani, pemimpin adat, pemimpin agama, dan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan yang dihadapi di wilayah itu.
Permasalahan utama adalah kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan mata pencaharian dari lahan pertanian yang sudah ada. Sebagian besar pendapatan tunai dari pertanian di kabupaten itu berasal dari penjualan kopi Wamena yang sudah terkenal, tetapi sebagian besar kebun kopi tidak dirawat secara optimal atau berada dalam kondisi kritis [y1] . Pengelolaan yang lebih baik akan menguntungkan baik produksi maupun mata pencaharian. Hutan primer dan sekunder telah menyusut dikarenakan penebangan hutan untuk membuka lebih banyak lahan pertanian dan/atau pemanenan kayu untuk memenuhi permintaan komersial dan konsumen.
Untuk menangani persoalan ini, pokja membagi strategi ke dalam dua kelompok: 1) mencegah penurunan cadangan karbon; dan 2) meningkatkan cadangan karbon.
Kelompok pertama mencakup 1) mempertahankan dan mengembalikan hutan lindung primer dan sekunder; 2) mempertahankan perkebunan masyarakat dan merehabilitasi lahan kritis; dan 3) meningkatkan perlindungan Taman Nasional Lorentz.
Kelompok kedua meliputi beberapa strategi yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori: 1) di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan konversi produksi, a) mempertahankan hutan primer dan sekunder, b) menanam ulang 15% lahan kritis dengan jenis pohon lokal dan eksotis untuk menciptakan hutan sekunder, dan c) mengembangkan pengelolaan agroforestri kopi di 15% lahan tambahan; dan 2) untuk lahan yang diklasifikasikan sebagai “pertanian kering,” a) reforestasi wilayah kritis untuk meningkatkan luas wilayah total hutan sekunder, b) mendirikan agroforest buah pada 10% dari lahan terdegradasi, dan c) mengembangkan agroforestri kopi di 10% tambahan lahan; dan 3) di wilayah yang diklasifikasikan sebagai hutan rakyat menanam jenis Casuarina di lahan kritis untuk menyediakan sumber kayu bakar, yang akan mengurangi tekanan penebangan pohon di hutan alami Taman Nasional dan meningkatkan wilayah total hutan sekunder.
Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan strategi-strategi yang telah dikembangkan ke dalam rencana pembangunan pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, agar dapat memastikan adanya pendekatan terpadu yang tidak saling bertentangan serta membuat perencanaan dengan pemerintah provinsi, agar dapat menghasilkan pendekatan pada tingkat provinsi untuk mengurangi emisi.
Diterjemahkan oleh Ariyantri Eddy Tarman
