Siaran Pers

Untuk dirilis Senin 19 Mei 2014

Jayapura (19/05)-Dengan luas hutan alam yang mencapai lebih dari 25, 8 juta hektar atau hampir sepertiga dari luas hutan alam di Indonesia, Papua memiliki peran strategis dalam mensukseskan target penurunan emisi nasional. Sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam pencapaian agenda nasional perubahan iklim tersebut, Jayapura melalui Kelompok Kerja Insiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja IPRE) Jayapura melakukan inisiatif untuk merancang strategi perencanaan penggunaan lahan guna mendorong pembangunan rendah emisi di kabupaten tersebut.

Pokja yang terbentuk pada Agustus 2013 lalu ini beranggotakan perwakilan pemerintah daerah Jayapura beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbasis lahan, kelompok masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, akademisi, dan perwakilan sektor swasta. Pokja multipihak pembangunan rendah emisi Jayapura ini merupakan hasil inisiatif dua proyek yang diimplementasikan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama sejumlah konsorsium mitra untuk mendorong penurunan emisi dari sektor lahan. Proyek tersebut adalah Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Sipil pada Proses Perencanaan Tata Guna Lahan untuk Pembangunan Rendah Emisi atau Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies (ParCiMon) dan proyek Aksi Mitigasi Lokal dari Sektor Berbasis Lahan atau Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I).

Setelah melalui serangkaian kegiatan pembangunan kapasitas dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan, maka pada hari ini, Senin (19/05), Pokja IPRE Jayapura menyampaikan rancangan awal strategi aksi penurunan emisi kabupaten Jayapura dengan mengundang beragam pemangku kepentingan kunci di Jayapura melalui kegiatan konsultasi publik yang secara resmi dibuka oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, MSi. Dokumen tersebut diformulasikan dalam “Delapan Langkah Strategis Penurunan Emisi dari Sektor Lahan” yang diperoleh melalui proses identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber emisi, alokasi kebutuhan lahan, penentuan tingkat emisi acuan atau Reference Emission Level (REL), serta diskusi dengan masyarakat.

Perangkat teknis pembangunan rendah emisi berbasis lahan atau yang diberi nama "Land-Use Planning for Low-Emissions Development strategies (LUWES)” menjadi instrumen utama yang digunakan Pokja untuk menyusun strategi rencana penggunaan lahan. Tidak hanya itu, melalui proses yang partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal, Pokja juga merancang sistem pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan dalam menunjang pembangunan yang rendah emisi.

“Masukan strategis yang meliputi skenario penggunaan lahan untuk pembangunan rendah emisi merupakan kontribusi penting dalam penyusunan rencana aksi penurunan emisi di tingkat provinsi yang diharapkan juga nantinya dapat diadaptasi dalam lingkup kebijakan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK),” ungkap Koordinator ICRAF Indonesia Dr Sonya Dewi.

Secara umum, delapan langkah penurunan emisi yang diusulkan Pokja menititikberatkan pada dua skenario utama yakni upaya pencegahan penurunan cadangan karbon dan peningkatan cadangan karbon. Penurunan emisi kabupaten Jayapura yang dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut ditargetkan mencapai 14% dari proyeksi total emisi pada tahun 2020.

Ketua Pokja IPRE Jayapura Yos Levi Yoku mengemukakan, guna mencegah penurunan cadangan karbon, upaya mempertahankan tutupan lahan hutan primer dan sekunder di kawasan hutan lindung di sekitar distrik Unurum Guay, Yapsi, dan Kaureh serta Cagar Alam Cyclop menjadi prioritas. Cagar Alam Cyclop yang terletak di Distrik Rafeni Rara, Depapre, Sentani Barat, Waibu, Sentani, Sentani Timur dengan luas sekitar 20.075 hektar berperan penting dalam penyediaan fungsi jasa lingkungan seperti air, udara yang segar dan keanekaragaman hayati.

“Perlindungan Cagar alam Cyclop tidak bisa menunggu. Aktivitas ini patut menjadi prioritas bersama karena selain jasa lingkungan yang sangat kaya, kawasan ini juga kian terancam oleh meluasnya kegiatan perambahan,” imbuhnya. 

Sementara itu upaya meningkatkan cadangan karbon yang diusulkan mencakup tiga aktivitas utama yakni restorasi atau penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, serta pengembangan agroforestri atau kebun campur di kawasan perkebunan masyarakat. Kegiatan restorasi dilakukan dengan pengembangan hutan sagu di Unit Perencanaan Sempadan Danau yang terletak di Distrik Sentani Timur serta penanaman di sejumlah kawasan rawan longsor. Upaya rehabilitasi lahan kritis dipusatkan di kawasan cagar alam cyclop dan hutan produksi di kecamatan Unurum Guay dimana banyak ditemukan lahan kritis akibat aktivitas pengambilan kayu. Sementara itu kegiatan agroforestri dengan melakukan pengembangan berbagai komoditi bernilai ekonomi tinggi diharapkan tidak hanya mampu berkontribusi dalam meningkatkan cadangan karbon, tetapi sekaligus juga berperan dalam membangun perekonomian lokal.

“Dengan adanya rancangan awal aksi strategis penurunan emisi dari sektor lahan ini kami berharap kedepan kabupaten Jayapura akan mampu merencanakan pembangunan yang rendah emisi yang sejalan dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Kedepan juga kami harapkan dengan adanya kemampuan POKJA-IPRE dalam menyusun strategi dan aksi penurunan emisi dari sektor berbasis lahan akan terbentuk suatu dokumen referensi bagi aktifitas pembangunan berbasis lahan di kabupaten Jayapura,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna Hikayobi.

Beragam masukan yang diperoleh dari hasil konsultasi publik diharapkan akan menjadi pedoman dalam proses penyempurnaan dokumen strategis aksi penurunan emisi dari sektor lahan di kabupaten Jayapura yang telah disusun Pokja. Kegiatan ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam membangun dukungan dan komitmen yang lebih solid serta memperkuat sinergi berbagai pihak yang menjadi kunci dalam keberhasilan proses implementasi usulan aksi mitigasi tersebut.  

-selesai-

Kontak media:

Masayu Yulien Vinanda, LUWES Communication Officer

Email: M.Vinanda@cgiar.org

Catatan untuk Editor

 Tentang Pokja IPRE Jayapura

Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE) Jayapura berfungsi sebagai forum yang mewadahi beragam pemangku kepentingan kunci di tingkat daerah untuk bersama-sama membangun perencanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif menuju pembangunan rendah emisi dari sektor lahan. Secara garis besar Pokja terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu 1) kelompok perencanaan yang berperan dalam menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan dalam upaya pembangunan rendah emisi; serta 2) kelompok yang memantau dan mengevaluasi siklus perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan. Keberadaaan Pokja ini pada 30 April 2014 lalu telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Jayapura Nomor 237 Tahun 2014. Dukungan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 12 Februari 2014 lalu antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 

Keanggotaan Pokja terbentuk dari 16 Institusi yang terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berbasis lahan di kabupaten Jayapura, Universitas, LSM, Dewan adat dan perwakilan masyarakat

Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies (ParCiMon) didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional. Proyek ini menitikberatkan pada program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan. Proyek ParCiMon di Papua dilaksanakan selama 4 tahun (Januari 2013 - Desember 2016) dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Satuan Tugas untuk Pembangunan Rendah Emisi di Papua (PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI Papua) dan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Kegiatan ini mendapat dukungan dana dari Uni Eropa (European Union). Di Provinsi Papua, ParCiMon dilakukan di tiga kabupaten yakni Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.worldagroforestry.org/parcimon

Tentang LAMA-I

LAMA-I menitikberatkan pada program pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam memformulasikan perencanaan tata guna lahan yang baik sebagai solusi penting dalam mewujudkan pembangunan yang rendah emisi. LAMA-I dilakukan selama empat tahun sejak Juli 2013 dan akan berakhir pada Mei 2017. Program ini didanai oleh Danish International Development Agency (DANIDA) dan dilaksanakan oleh konsorsium mitra World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama dengan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ), serta Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROM). LAMA-I dilakukan di tiga kabupaten di provinsi Papua yang juga menjadi lokasi kerja ParCiMon yakni Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke serta tiga kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.worldagroforestry.org/lama-i