Kelompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi / IPRE Kabupaten Jayapura atau Pokja IPRE, telah berhasil mengidentifikasi delapan aksi kegiatan berbasis lahan yang mampu menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di Jayapura. Pokja IPRE yang terdiri dari multi pihak yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Akademisi, LSM dan unsur masyarakat berinisiatif untuk merancang strategi perencanaan penggunaan lahan guna mendorong pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura.
Aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dituangkan kedalam dokumen Strategi Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayapura. Penyusunan dokumen ini dipicu oleh meningkatnya populasi dan rencana pembangunan diberbagai aktivitas ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap lonjakan emisi gas rumah kaca. Papua dengan luas hutan alam25,8 juta hektar memiliki peran penting sebagai salah satu provinsi dengan potensi cadangan karbon di Indonesia.
Delapan aksi mitigasi tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu pencegahan penurunan cadangan karbon dan peningkatan cadangan karbon. Aksi Pencegahan penurunan cadangan karbon adalah kegiatan yang dilakukan dengan mempertahankan pepohonan yang ada disetiap bentang lahan. Sementara aksi peningkatan cadangan karbon meliputi kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah pepohonan dan mengembalikan kondisi dengan tutupan lahan hutan. Apabila aksi mitigasi yang telah diidentifikasi oleh Pokja IPRE berhasil diterapkan maka perkiraan total penurunan proyeksi emisi adalah 8.33 M ton CO2 eq-atau 14,09% dari total proyeksi emisi kumulatif Kabupaten Jayapura di tahun 2020.
Dokumen strategi pembangunan rendah emisi tersebut kemudian dibahas dalam dialog para pemangku kepentingan Kabupaten Jayapura pada acara konsultasi publik yang digelar oleh Pokja IPRE Jayapura pada tanggal 19 Mei 2014, bertempat di aula kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw SE MSi, membuka secara resmi acara konsultasi publik tersebut. Mathius menyampaikan bahwa “konsultasi publik ini penting untuk memberikan masukan terkait pembangunan di Kabupaten Jayapura, yang wilayahnya memiliki potensi yang sangat strategis dalam upaya penurunan emisi secara nasional”. Konsultasi publik ini dilakukan sebagai upaya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun rencanapembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura. Disamping juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran khalayak yang lebih luas akan upaya pembangunan rendah emisi.
World Agroforestry Center (ICRAF) Indonesia, melalui program Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-Emissions Development Strategies (ParCiMon) turut mendukung Pokja IPRE dalam melahirkan dokumen strategi rencana mitigasi tersebut. Suyanto selaku project leader ParCiMon mengatakan bahwa “ParCiMon berbeda dengan proyek-proyek serupa lainnya dalam upaya mendorong pembangunan rendah emisi, proyek ParCiMon mendorong partisipasi aktif dari kelompok masyarakat sipil yang memiliki peran besar dalam mencapai pembangunan rendah emisi di kabupaten atau propinsi mereka. Proyek ParCiMon juga telah melalui proses panjang yang inklusif dan partisipatif dengan menetapkan kelompok kerja multipihak untuk mendorong pembangunan rendah emisi di Jayapura, dan menyusul pembentukan Pokja di dua kabupaten lainnya”.
Berbagai kegiatan telah diselenggarakan oleh ICRAF yang bekerja sama dengan Gugus Kerja Pembangunan Rendah Emisi Papua (PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM),Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI) dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dalam upaya penguatan kapasitas Pokja IPRE Jayapura. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan Land-use planning for low-emission development strategies atau LUWES. LUWES merupakan perangkat yang dikembangkan oleh ICRAF untuk membangun skenario pembangunan rendah emisi dan menyusun strategi implementasinya.
