Peraturan Gubernur Tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan Resmi Dirilis

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi hijau untuk kemajuan daerahnya. Tujuannya tentu mencapai pertumbuhan yang merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, serta penurunan gas rumah kaca. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Sumsel mendapat pendampingan dari World Agroforestry Centre (ICRAF), suatu lembaga penelitian agroforestri Internasional, untuk menyusun strategi pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan), dengan dukungan dana dari IDH the sustainable trade initiative.

Upaya pemerintah Sumatera Selatan tersebut mulai membuahkan hasil. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 21/2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan resmi dirilis. Setelah terlebih dahulu merilis Masterplan for Renewable Resources-Driven Green Growth 2017-2030 untuk pertama kalinya pada Pertemuan Tingkat Tinggi Bonn Challenge Pertama di Asia yang diadakan di Palembang bulan Mei lalu. Peraturan ini merupakan tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan yang perlu diperkuat melalui perencanaan, pemanfaatan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

“Dasar dikeluarkannya peraturan ini karena Sumsel rentan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Di tahun 2017 saja tercatat kebakaran hutan telah menggerus 736 ribu hektar lahan. Dalam lansekap yang kompleks seperti Sumatera Selatan, pendekatan lintas sektoral yang terpadu diperlukan untuk menangani semua masalah.” ungkap Nadjib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumsel di Bidang Perubahan Iklim, Senin (28/8/2017).

Sementara itu, Sonya Dewi, Indonesia Country Coordinator ICRAF, pihak yang terlibat dalam penyusunan masterplan pertumbuhan hijau Sumsel mengungkapkan antusiasme dalam menyambut rilisnya Peraturan Gubernur Sumsel ini.

“Kami (ICRAF) senang sekali. Ini merupakan refleksi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengimplementasikan masterplan dan peta jalan yang dokumennya sudah dirilis lebih dulu. Momentum ini harus dijaga karena payung hukumnya sudah ada sehingga ke depannya dapat menarik para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bermitra dalam menerapkan rencana pertumbuhan hijau ini bersama-sama,” ujar Sonya Kamis (31/8/2017).

Sonya juga mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam menyusun perencanaan ini secara rinci sehingga dapat memberikan gambaran perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan perencanaan spasial. Beberapa kondisi sulit telah dilewati tim penyusun. Misalnya, bagaimana membangun penyadartahuan dan komunikasi untuk meyakini para pihak bahwa pertumbuhan hijau bukanlah penghambat pembangunan–bahwa berorientasi hijau justru bermaksud membangun daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, saling-silang antara kebijakan yang telah ada, baik di nasional atau provinsi, pun menjadi tantangan tersendiri. Sonya berharap ke depannya masterplan pertumbuhan hijau dapat menjadi payung kebijakan dari kegiatan yang ada di bentang lahan dan keberhasilannya dapat meluas sampai pada level provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, adanya proyek percontohan menjadi penting agar strategi dan intervensi yang telah menjadi peta jalan kebijakan ini dapat didelegasikan kepada pemerintah dan mitra pembangun (termasuk ICRAF) yang nantinya akan menarik jumlah investasi yang masuk.

“Selain itu, harapan besar tim ICRAF juga hasil yang sudah baik ini bisa direplikasi ataupun ditingkatkan di provinsi lainnya,” tambah Sonya.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 21/2017 mengandung materi yang secara eksplisit menjelaskan tentang masterplan pertumbuhan hijau berikut dengan strategi intervensi yang akan dijalankan. Dengan pendampingan ICRAF, masterplan ini disusun secara inklusif, integratif, dan berbasiskan data informasi yang akurat dengan menggunakan prinsip kerja Land-use Planning for Multiple Environmental Services, atau yang sudah dikenal dengan sebutan LUMENS.

Setidaknya ada tujuh strategi dalam pertumbuhan hijau. Pertama, perencanaan tata guna lahan. Kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat yang terdiri atas lima modal utama (five capital livelihood) yaitu keuangan, sumber daya manusia, fisik, sumber daya alam, dan sosial. Ketiga, peningkatan produktivitas komoditas tertentu maupun jenis-jenis manfaat yang bisa dihasilkan dari suatu area lahan bisa dimanfaatkan secara intensif untuk menghindari ekstensifikasi. Keempat, perbaikan rantai nilai. Kelima, pengembangan konektivitas jalan usaha tani, jalan antar sentra produksi, dan jalur distribusi. Keenam, melakukan restorasi. Ketujuh, mekanisme reward untuk jasa lingkungan maupun pendanaan inovatif untuk komoditas berkelanjutan.

Download Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 21/2017 selengkapnya di sini